Kekeringan yang menerpa sebagian besar wilayah Indonesia ternyata berimbas serius bagi kediupan bangsa ini. Selain gagal panen, bahaya kelaparan pun sudah di depan mata. Salah satu yang terparah adalah sebagian besar Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kelaparan di NTT padahal bukan hanya kali ini saja. Pada tahun 2005, pemerintah telah mengguyurkan dana sekitar 11 miliar rupiah untuk mengatasi kelaparan di NTT saat itu. Dana ini hanya mengatasi kerawanan pangan hanya saat itu saja, dan belum mampu mengatasi secara sistemik.
Patut disayangkan pula kebijakan impor beras tahun 2011 hingga Juli yang mencapai 1,56 juta ton dan menelan dana negara sebesar Rp 7,1 triliun, ternyata belum menyentuh penanganan kelaparan di NTT.
Meski telah menelan dana triliunan rupiah, NTT tak ubahnya seperti Afrikanya Indonesia. Warga menderita kelaparan dan mengkonsumsi biji asam guna menyambung hidupnya. Menyedihkan.
Rawan pangan dengan kategori tinggi saat ini mengancam 269 kepala keluarga atau sekitar 13.450 jiwa penduduk di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste.
Para penduduk tersebut tersebar di lima kecamatan, yakni Kecamatan Weliman, Malaka Barat, Malaka Tengah, Raihat, dan Lamaknen. Rawan pangan dengan risiko tinggi ini disebabkan oleh faktor kerusakan tanaman pertanian milik para petani sekitar 1.092 hektar (ha) yang terjadi pada musim tanam (MT) I dan MT II.
Kerusakan tanaman tersebut diakibatkan oleh bencana banjir yang terjadi pada sembilan desa di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Malaka Tengah dengan kerusakan tanaman seluas 385 ha, Kecamatan Weliman 238 ha dan Kecamatan Malaka Barat seluas 468 ha.
Jumlah kepala keluarga (KK) terbanyak yang mengalami kerusakan tanaman pertanian yaitu sekitar 1.731 KK terdapat di Kecamatan Malaka Tengah yang tersebar di empat desa, yakni Desa Naimana, Fahiluka, Raitor, dan Desa Lawau.
Diikuti Kecamatan Malaka Barat yang mencapai 775 KK yang tersebar di tiga desa, yakni Desa Sikun, Oan Mane, dan Motaain, serta Kecamatan Weliman sebanyak 591 KK tersebar di dua desa, yakni Desa Lamudur dan Foremodok.
Selain kerusakan tanaman miliki petani, katanya, rawan pangan di Kabupaten Belu ini juga diakibatkan oleh gagal panen pada musim tanam, baik musim tanam tahap pertama maupun tahap kedua.
Pada musim tanam tahap pertama kegagalan diakibatkan oleh anomali iklim yang mengakibatkan terjadi kemunduran musim penghujan, sedangkan pada musim tanam tahap kedua umumnya disebabkan rendahnya curah hujan.
Guna mengatasi ancaman rawan pangan tingkat tinggi ini, saat ini pihak Pemerintah Kabupaten sedang mendata secara rinci dan diikuti dengan analisis pola dan standar yang ditetapkan Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan setempat.
Setelah dianalisis, akan ditindaklanjuti dengan tahap penanganan darurat, jangka menengah, dan jangka panjang.
Untuk tahap tanggap darurat kepada KK yang benar-benar mengalami rawan pangan kategori tinggi akan diberikan bantuan beras dari beras cadangan pemerintah yang merupakan kewenangan bupati setempat.
0 komentar:
Post a Comment