Dicari: Pahlawan Antikemiskinan

Kemiskinan di negara kita masih menjadi persoalan serius, dan sepertinya akan terus demikian bila tidak ada langkah konkrit dari semua pihak. Angka kemiskinan yang masih sekitar 13,33 persen atau sekitar 31,02 juta jiwa, tentunya tidaklah dianggap sepele. Apalagi di tengah beragam program yang digalakkan pemerintah.

Penanganan kemiskinan oleh pemerintah yang dinilai masih berorientasi ‘di atas kertas’ ini haruslah direformasi. Untuk program yang ditawarkan selama ini, banyak pihak menganggap bagus, namun manusia yang menjembatani program tersebut agar sampai ke masyarakat itu yang harus dibenahi.

Dalam dunia fiksi, kita mengenal adanya Robbin Hood. Dia bisa merupakan cerminan ‘pahlawan’ buat rakyat miskin karena adanya sebuah sistem yang melahirkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Kondisi ini sepertinya juga dialami oleh negeri ini. Betapa kesenjangan ini kian kentara. Dengan target pertumbuhan ekonomi sekitar 5,5-5,6 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) tahun 2010, ternyata laju penurunan angka kemiskinan tidak begitu signifikan, hanya sekitar 0,82 persen atau turun 1,51 juta jiwa. Angka ini belum lagi ditambah mereka yang kembali jatuh miskin lantaran kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan berbagai kebutuhan pokok.

Padahal, bila kita pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan, begitu luar biasa banyaknya. Ambil contoh saja untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang untuk tahun ini, 2010, total alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)-nya mencapai 11,83 triliun rupiah. Belum lagi untuk program penanggulangan kemiskinan lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Raskin (Beras subsidi untuk rakyat miskin), Jamkesmas (Jaminan kesehatan masyarakat), BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BLT (Bantuan Langsung Tunai) bersyarat, maupun KUR (Kredit Usaha Rakyat). Seharusnya, penurunan angka kemiskinan lebih dari apa yang diutarakan Badan Pusat Statistik (BPS) di awal Juli lalu itu.

Oleh karena itu, di manakah letak kekurangtepatan dari semua ini. Apakah program ataukah orang yang menjalankannya? Program diakui cukup bagus, sampai-sampai ada negara lain yang ikut belajar tentang PNPM yang diterapkan di Indonesia.

Untuk orang yang melaksanakannya, memang harus diakui kurang optimal. Artinya, dari dana yang selama ini seharusnya menjadi hak masyarakat miskin, jangan sampai malah lebih besar porsinya untuk operasional pelaksanaan program dan kesekretariatan.

Akan terasa ironis bila yang mengalir ke bawah dari sekian triliun rupiah dana itu, hanya kurang dari 40 persennya saja. Padahal, dana tersebut selain dari APBN dan APBD, juga dari lembaga donor yang punya kepentingan terhadap program maupun kepentingan lainnya di negeri kita.

Oleh karenanya, negeri ini memang masih mencari figur-figur yang benar-benar dengan tulus dan ikhlas membantu sesama Warga Negara Indonesia yang berbendera Merah Putih dan tinggal di Nusantara tercinta ini untuk lepas dari kemiskinan.

Pahlawan antikemiskinan yang benar-benar tanpa pamrih menjalankan seluruh program penanggulangan kemiskinan tanpa berpretensi untuk kepentingan diri, keluarga, maupun kelompoknya masih begitu langka di negeri ini.

Kita sudah merdeka 65 tahun ini akan sangat ironis bila menyaksikan saudara kita yang tinggal di kolong-kolong jembatan, bantaran kali, pinggir rel kereta api, kawasan kumuh kota dan pesisir, di desa-desa yang jauh terpencil, dan mereka yang tiap hari harus menengadahkan tangan untuk mengiba belas kasihan manusia lain.

Bila kondisi ini memang dibiarkan dan malah dijadikan ‘alat’ untuk meraup keuntungan pribadi maupun golongan, seperti misalnya kepentingan politik maupun demi uang, tentu tinggal menuju kehancuran bangsa ini saja. Jangan sampai kemiskinan di negeri ini dijual kepada asing maupun pihak lain hanya untuk mendapatkan dana hibah atau semacamnya.

Siapakah Pahlawan Sejati Antikemiskinan kita? Adakah?