Politik Dagang Sapi (Lagi)

Menjelang penyampaian rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk kasus bailout Bank Century pada 3 Maret mendatang, suhu politik semakin menghangat. Peta koalisi pendukung pemerintah SBY-BOEDIONO mulai terkoyak. Pandangan akhir Pansus Century yang disampaikan 23 Maret mencermintan bagaimana wakil rakyat kita benar-benar bekerja untuk rakyat ataukah golongannya saja.

Partai-partai pendukung pemerintahan SBY-BOEDIONO nampaknya tidak satu kata soal kasus bailout Century. Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepertinya tak kuasa melihat realita dan fakta di seputar kebijakan penggelontoran dana Rp6,7triliun itu. Mereka, melalui fraksinya di DPR, berpandangan sama dengan partai oposisi. Mereka menyebut Boediono dan Sri Mulyani sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kebijakan itu.

Pandangan mereka yang menguatkan sinyalemen fraksi lain, PDI PERJUANGAN dan HANURA. Kedua fraksi ini memang sejak awal terus kritis dan taktis dalam mengungkap misteri kasus dana talangan itu.Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga termasuk koalisi pemerintah tidak menyebut nama, melainkan hanya lembaga-lembaga beserta pimpinannya yang harus bertanggung jawab. Pandangan ini selaras dengan fraksi GERINDRA yang begitu mengejutkan pandangannya soal century ini. Partai besutan Prabowo, mantan danjen Kopassus, ini juga seirama dengan genderang yang ditabuh oleh fraksi partai koalisi itu.Mereka tak menyebut nama,tapi hanya lembaganya semata. Entah apa gerangan yang terjadi di tubuh partai yang sebelum pemilu selalu menentang habis kapitalisme dan kebijakan ekonomi SBY ini.

Peta koalisi masih tetap berhasil mempertahankan ritme PAN dan PKB. Partai Demokrat berhasil meredam PAN yang sehari sebelumnya sudah diberi wejangan oleh sang pendiri AMIEN RAIS agar menyebut nama pihak yang bertanggung jawab. Kalo PKB jangan ditanya, partai ini begitu setia.

Kekuatan di pandangan akhir masih mengkhawatirkan pemerintah, karena masih mayoritas fraksi yang menyebut kebijakan bailout itu keliru dan berpotensi merugikan negara. Juga masih mayoritas yang menyebut pimpinan BI, LPS, dan Ketua KKSK sbg pihak yang bertanggung jawab. Mayoritas fraksi juga merekomendasikan agar KEPOLISIAN, KPK, dan KEJAKSAAN langsung mengusutnya.

Situasi ini tentunya tidak membuat politisi partai pemenang pemilu dan pengusung duo SBY-BOEDIONO nyaman. Mereka melakukan segala upaya agar rekomendasi pansus tidak semakin memojokkan pihaknya.

SBY setelah pandangan akhir fraksi disampaikan kemudian bereaksi dan secara implisit mengatakan dialah yang paling bertanggung jawab. Publik tahu, bagaimana SBY gagal mengumpulkan petinggi partai koalisi di kediamannya malam sebelum penyampaian pandangan akhir disampaikan (22/2). Malah melalui staf khususnya, dia berusaha meluluhkan hati partai oposisi.

Wacana reshuffle kabinet semakin santer, meski jauh sebelum penyampaian pandangan fraksi. Sempat wacana ini mencuat di jagat politik kita dan ditengarai hanya sebagai strategi meredam politisi senayan.

Kini, setelah pandangan akhir hingga menjelang penyampaian rekomendasi pansus. Lagi-lagi ini bisa disikapi sebagai bentuk strategi untuk menggertak partai-partai koalisi.Meski ini terlihat sederhana dan kekanakan, tapi masuk akal juga. Bahkan ada yang menyebutkan apa upaya strategis dibalik pengungkapan kasus tunggakan pajak, pengadaan sapi impor, hingga desakan pengungkapan dugaan pelanggaran HAM.

Belum lagi soal dihembuskannya berbagai tawaran bagi partai yang akhirnya melunak di kasus century untuk duduk di Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2 hasil reshuffle.

Entah dan bagaimanapun alasannya, kembali rakyat dipertontonkan betapa kekuasaan, kursi, dan jabatan menjadi orientasi para wakil kita dan pemimpin yang kita pilih di pemilu 2009 lalu. Tak salah bila ada yang menyebut, akhirnya 'dagang sapi' jua.

Apakah rakyat kembali akan dibodohi dan ditinggalkan dalam pansus century ini. Semua mengetahui, biaya pansus century yang diambil dari duit rakyat berjumlah 2,5 miliar rupiah.

Bila hasilnya mengecewakan, tentu akan semakin menjatuhkan wibawa legislatif dan pemerintah. Bila ini benar, tentu akan semakin menguatkan pandangan Prof. Mahfud M.D. bahwa lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif kita sedang sakit.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang diketuai Taufik Kiemas, ketua PDI P, juga sedini mungkin telah berpandangan menisbikan pemakzulan. Taufik yang selama terlihat bertentangan kebijakannya dengan Megawati sepertinya mulai melunak. Padahal desakan pemakzulan tak kalah santernya dr wacana reshuffle. Pemakzulan terutama ditujukan pada wakil presiden Boediono. Pemakzulan ini harapan terakhir bisa lolos melalui peraturan MPR. Pasalnya di konstitusi kita tidak ada aturan untuk pemakzulan wakil presiden.

Kini, 230 juta masyarakat Indonesia menanti keadilan dari proses politik di senayan maupun hukum oleh KPK. Publik juga menanti agar pemerintah sekarang bisa legowo untu meminta mundur pihak-pihak yang bertanggung jawab. Bila pemerintah sekarang bisa tegas, maka legitimasi yang mulai terdegradasi akhirnya bisa kembali lagi. Akankah ini terwujud?kita tunggu saja.