Ada Apa di Balik Seleksi Hakim MK?

Kejaksaan Agung bisa jadi akan memeriksa Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD terkait kasus Sisminbakum di Depkumham. Namun, pemeriksaan dinilai tidak akan menjadi masalah dan tidak akan mengusik kredibilitas MK.

"MK masih kredibel, walau pak Mahfud kemungkinan akan diproses oleh Kejaksaan," kata ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas saat dihubungi INILAH.COM, di Jakarta, Minggu (23/11).

Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra saat diperiksa Kejagung menyebut sejumlah mantan Menteri Kehakiman yang juga bertanggung jawab dengan kasus yang merugikan negara Rp 400 miliar ini. Selain Marsillam Simanjuntak, nama ketua MK Mahfud MD juga sempat disebut.

Busyro menambahkan, bila Mahfud MD diperiksa oleh Kejaksaan hanya sebagai saksi, tidak akan mengganggu setiap putusan yang akan diambil oleh MK. "Kan ada The Rule of Law, bahwa semua warga negara mempunyai kesamaan dalam hukum equality before the law," imbuhnya.

Menurut Busyro, pernyataan Yusril merupakan statemen seseorang di muka publik yang baru hanya opini. Bahkan, pernyataan tersebut, langsung dikoreksi oleh Mahfud dalam jumpa pers di MK.

"Yusril kan hanya menyebutkan, bukan menuduh pak Mahfud. Bahkan pak Mahfud sendiri langsung koreksi, jadi tidak ada masalah yang dapat berimplikasi pada kredibilitas MK," pungkasnya.

Menyoal Seleksi Hakim MK
Meski belum jelas keterlibatan Ketua MK Mahfud MD dalam dugaan penyalahgunaan Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM, namun sejumlah pihak mempertanyakan bagaimana proses seleksi hakim konstitusi itu dulunya. Bukankah track record calon hakim konstitusi harus bersih dan tak tersangkut kasus korupsi, kolusi, maupun nepotisme?

Meski baru sebagai saksi, masyarakat tentunya menjadi bertanya-tanya, betapa sosok ketua MK yang begitu disegani, tapi ternyata dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan penyelewengan Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM.

Lantaran hal itulah, tentu harapan semua pihak agar para hakim di MK seyoginya bersih dari berbagai kaitan kasus, apalagi korupsi. Walau belum final, tentu kredibilitas beberapa lembaga terkait, apakah itu MK, Departemen Hukum dan HAM, maupun pribadi-pribadi yang ada di dalamnya dipertaruhkan di sana.

Semoga seleksi hakim agung ke depan bisa lebih hati-hati dan selektif lagi.