Pilkada Malut Masih Kalut?

Kemelut Pilkada Maluku Utara (Malut) membuat kondisi jadi kalut dan karut marut. Para tokoh adat dan tokoh politiknya terus saling ngotot. Terpaksalah pemerintah pusat turun tangan.

Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengatakan, pemulihan kondisi di Malut kini jadi prioritas utama pemerintah sembari berupaya membantu menyelesaikan sengketa Pilkada di sana. Mendagri berharap dua hari ini kondisinya membaik.

"Saya katakan, terpenting adalah kondisinya harus kondusif. Ketegangan harus mereda. Jika sudah berjalan, langkah selanjutnya adalah mencari solusi," kata Mardiyanto di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4).

Sejak dipercayakan kepada pemerintah pusat, penyelesaian konflik di Malut makin hari makin mudah. “Masyarakat dan para kandidat pun percaya kepada pemerintah," kata Mardiyanto.

Saat Mendagri dan Menko Polhukam Widodo AS berkunjung ke Malut serta berbicara dengan sejumlah pihak, pembicaraan mengarah pada pedoman utama untuk menyelesaikan sengketa dengan merujuk pada fatwa Mahkamah Agung (MA).

"Saya baca secara utuh fatwa MA itu. Memang, Mendagri tidak berhak memutuskan. Dan, sengketa Pilkada sebenarnya bukan kewenangan Mendagri. Tolong disadari bahwa koridor pertama untuk menentukan sengketa Pilkada itu ada pada KPU. MA yang kedua," kata Widodo.

Pertemuan tim pemerintah pusat dan seluruh unsur masyarakat yang terdiri atas Muspida, DPRD, KPU Provinsi, Panwaslu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan akademisi memutuskan bahwa penyelesaian masalah Pilgub Malut tidak lagi dikembalikan ke DPRD.

Tim dari pusat berkunjung ke Malut, Jumat (18/4), memang untuk menangani polemik Pilkada yang tidak kunjung tuntas itu. Pertemuan yang dipimpin Menkopolhukam Widodo AS itu dihadiri Mendagri, Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, dan Waka BIN As'at Said Ali.

Penghitungan ulang telah dilakukan Plt Ketua KPUD Malut Muklis dan Ketua KPUD Malut Rahmi Husein yang telah diberhentikan KPU Pusat. Kedua hasil penghitungan itu sama- sama direkomendasikan ke Mendagri.

MA mendukung hasil penghitungan versi Rahmi, sedangkan KPU Pusat mendukung hasil penghitungan Mukhlis. Itulah yang menyulitkan Mendagri hingga akhirnya rapat kabinet terbatas memutuskan menyerahkan penyelesaiannya ke Paripurna DPRD Malut.

Persoalan itu diambil alih oleh pusat karena kedua kubu memang menghendaki hal itu. Kubu Cagub-Cawagub Malut, pasangan Thaib Armaiyn-Gani Kasuba dan Abdul Gafur-Aburrahim Fabanyo, menyetujui keputusan mengembalikan lagi penyelesaian kemelut ke pemerintah pusat.

Anggota tim sukses Gafur-Aburrahim, Edi Langkara, menyatakan, hasil penghitungan ulang Pilgub Malut yang sah adalah yang dilakukan Plt Ketua KPUD Malut Mukhlis karena keberadaannya diakui KPU Pusat.


Selain itu, DPRD Malut telah menggelar paripurna yang merekomendasikan hasil penghitungan Mukhlis sebagai pemenang Pilgub Malut adalah pasangan Gafur-Aburrahim.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Prof Dr Harun Al Rasyid mengatakan, penyelesaian kemelut Pilkada Malut sebaiknya dikembalikan kepada hasil laporan resmi penyelenggara pemilihan di wilayah itu.

"KPU Provinsi Malut selaku penyelenggara kan sudah memberikan laporan hasil Pilkada dan itulah yang mestinya dipegang. Jadi, kembalikan saja ke aturan main," kata Harun dalam diskusi publik ‘Finalisasi Pilkada Maluku Utara’ di Jakarta, Senin (21/4).

Pakar politik Indria Samego berpendapat, penyelesaian kemelut Pilkada Malut memang seharusnya dikembalikan kepada pendekatan hukum atau legal formal.

"Ini bukan pemihakan kepada figur. Ini berpijak pada aturan. Ini negara hukum. Penyelenggara Pilkada sudah jelas KPU, tidak boleh ada intervensi. Saya harap penyelesaiannya melalui legal prosedural," katanya.

Konflik politik di Malut jelas sangat memalukan. Para tokoh politik di daerah itu ternyata tidak sanggup menentukan nasibnya sendiri walau sudah ada petunjuk dari MA sebagai bekal melaksanakan apa yang sepatutnya dilakukan.