Para Pencari Suara

Dua puluh empat partai baru lolos verifikasi pemerintah. Pendirinya beraneka latar belakang: bekas pejabat, politikus pecahan partai lama, juga pensiunan jenderal. Banyak warna tapi miskin perbedaan.

”Sampai akhir 2009, hindari menu-menu: Es Be Ye, Sup Kalla, Mie Gawati, Jus Dur, Sayur Paloh, Jagung Laksono, Bakar Tanjung, Pecel Bakri, dan Ubi Ranto. Sebaiknya pilih menu sehat dan bermanfaat: Soto Yoso!!!”


Tertempel di beberapa bagian dinding kantor, pelesetan nama tokoh-tokoh nasional itu menunjukkan arah politik penghuninya, Partai Republika Nusantara. Guntingan berita koran dan poster besar yang dipajang pun menunjuk pada satu figur: Sutiyoso.


Partai Republika memang menjadikan Gubernur Jakarta 1997-2007 itu sebagai jualan utama. ”Sutiyoso cocok menjadi figur alternatif,” kata Yus Sudarso, sekretaris jenderal partai itu, kepada Tempo, Jumat pekan lalu.


Didirikan 21 Mei tahun lalu, Partai Republika bermarkas di area Perkantoran Pulomas, Jakarta Timur. Ini kantor tiga lantai yang disewa Rp 110 juta setahun. Partai ini dipimpin Letnan Jenderal Purnawirawan Syahrir M.S., mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus.


Partai Republika merupakan satu dari 24 partai baru yang lolos verifikasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Partai-partai itu harus melewati saringan akhir di Komisi Pemilihan Umum agar bisa menjadi peserta Pemilu 2009. Pada tahap ini, Komisi akan mengecek persyaratan fisik: memiliki kepengurusan minimal di 20 provinsi, sekitar 200 kabupaten dan kota, serta 1.200-an kecamatan.


Bukan hanya partai-partai baru itu yang berhak mendaftar. Semua atau 24 partai peserta Pemilu 2004 serta 26 partai yang gagal lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan lima tahun lalu juga bisa kembali mendaftar. Artinya, ada 74 partai yang berhak mendaftar sebagai calon peserta pemilu.


Namun tujuh partai baru merupakan salin rupa partai lama yang menurut Undang-Undang Partai Politik 2003 gagal melewati batas minimal perolehan suara. Menurut aturan itu, mereka harus mengubah nama agar bisa ikut pemilu. Misalnya Partai Bintang Bulan yang merupakan salinan Partai Bulan Bintang. Ternyata ketentuan itu dibatalkan melalui Aturan Peralihan Undang-Undang Partai 2008.


Ada kemungkinan tujuh partai itu tidak akan mendaftar. ”Kami tetap memakai nama Partai Bulan Bintang walau sudah susah payah dua tahun membangun Partai Bintang Bulan,” kata Hamdan Zoelva, ketua partai itu.


Di luar mereka, ada partai yang dibentuk akibat perpecahan partai lama. Misalnya Partai Demokrasi Pembaruan, yang didirikan para bekas aktivis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama, hasil pecahan Partai Kebangkitan Bangsa. Juga Partai Nusantara Kesatuan Republik Indonesia, yang dikomandani Heroe Syswanto N.S., bekas politikus Partai Demokrat, serta Partai Matahari Bangsa milik mantan politikus Partai Amanat Nasional.


Ada juga partai yang didirikan untuk kendaraan politik. Contohnya Partai Hanura untuk Jenderal Purnawirawan Wiranto dan Partai Gerakan Indonesia Raya buat Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Muchdi Purwoprandjono, mantan Deputi Kepala Badan Intelijen Negara, kini menjadi wakil ketua umum partai Prabowo itu.


Beberapa partai juga didirikan untuk mengusung Sutiyoso, seperti Partai Republika Nusantara dan Partai Kongres. ”Kami mencari orang yang pernah menduduki level tertinggi. Pak Sutiyoso pernah menjabat Gubernur DKI,” ujar Zakariani Santoso, yang memimpin Partai Kongres.



l l l


BUTUH duit besar untuk membangun partai, paling tidak agar lolos verifikasi Komisi Pemilu. Untuk deklarasi partai di provinsi, misalnya, perlu Rp 300 juta. Menurut Wahyu Sasongko, Ketua Umum Partai Republiku Indonesia, biaya itu buat pengadaan aksesori partai, penginapan, dan perjalanan pengurus pusat. ”Kalikan saja 31 provinsi,” ujarnya. ”Kami sudah habis sekitar Rp 10 miliar.”


Biaya kantor juga cukup besar. Partai Nusantara Kesatuan, misalnya, menyewa kantor di Jalan Prapanca Raya, Jakarta Selatan, Rp 150 juta per tahun. ”Kami harus membayar listrik, juga keperluan ini-itu, sampai Rp 30 juta sebulan,” kata Heroe Syswanto, yang lebih dikenal sebagai Sys N.S.


Pengadaan kaus partai tentu juga butuh dana besar. Di kantor Partai Karya Perjuangan, misalnya, kini bertumpuk karung-karung berisi kaus. Masing-masing karung ditandai dengan kota tujuan pengiriman.


Pengurus partai umumnya menyatakan duit untuk membangun partai itu bersumber dari ”sumbangan sukarela” atau ”iuran para anggota”. Sedikit sekali yang mau berterus terang menjelaskan asal-usul dananya. Di antaranya Syahrir M.S. ”Kami antara lain menerima dana dari Pak Sutiyoso,” kata Ketua Umum Partai Republika itu.


Untuk apa mereka bersusah payah membangun partai? ”Saya ingin menjadikan partai kami sebagai rumah bagi umat Kristiani agar lebih maksimal berpolitik,” kata Tommy Sihotang, pengacara yang memimpin Partai Kristen Demokrat. Adapun Jackson Andre William Kumaat, Ketua Umum Partai Karya Perjuangan, bertekad, ”Saya ingin membawa partai ini memiliki nilai dalam masyarakat.”


Partai-partai baru itu menyandang aneka warna: jingga, biru, kuning, hijau, juga merah. Tapi target pasar mereka umumnya seragam dan kurang jelas. ”Basis kami adalah rakyat yang menghendaki perubahan,” kata Wahyu Sasongko. Sedangkan Partai Kongres mengaku membidik massa mengambang. ”Jumlah mereka cukup banyak,” kata Zakariani Santoso.


Semua juga optimistis partainya akan lolos dari saringan Komisi Pemilihan Umum. ”Kami siap melampaui syarat minimal agar bisa lolos verifikasi,” kata Ferdinand Putra Jaya, Ketua Partai Hanura Lampung.


Hampir setiap hari aktivis Hanura di kota itu meriung di markas mereka, Jalan Wolter Monginsidi, Bandar Lampung. Ini sebuah rumah berukuran besar yang mereka sewa. Dindingnya didominasi warna kuning kunyit, warna kebesaran partai itu. Poster Wiranto dengan ukuran besar terpajang di depan kantor.


Setahun sebelum pemilihan, suara partai-partai baru itu belumlah moncer. Menurut jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia, Januari lalu, pemain-pemain kakap masih menguasai persepsi para pemilih: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional.


Menurut Deni Irvani, peneliti di lembaga itu, responden masih belum mengingat partai-partai baru. ”Bahkan saat menjawab pernyataan terbuka: ‘Partai apa yang akan Anda pilih’, mereka tidak menyebut partai baru,” katanya.


Jika pemilu dilaksanakan saat ini, menurut Lembaga Survei, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menjadi pemenang. Partai Golkar, yang menang pada Pemilu 2004, akan turun ke posisi kedua. Partai-partai di luar para pemain kakap, menurut survei itu, akan memperoleh suara empat persen saja.


Soal suara memang menjadi sasaran berikutnya, kelak setelah mereka melewati saringan Komisi Pemilu. Kini, begitu melalui verifikasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, mereka tetap bersuka ria. Kamis pekan lalu, misalnya, Partai Karya Perjuangan menggelar syukuran bersama Letnan Jenderal M. Yasin.


Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional itu, menurut Jackson Andre, akan segera bergabung ke partainya segera setelah pensiun, beberapa bulan lagi. Ia mengaku kagum kepada teman seangkatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Akademi Militer itu: ”Konsep Pak Yasin adalah berani bersatu. Itu yang mengilhami kami.”


Budi Setyarso, Shinta E.P., Gabriel Yoga, Yugha Erlangga, Nurochman (Lampung)


Jalan Menuju Senayan


Meski lolos verifikasi oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 24 partai baru belum tentu bisa menjadi peserta Pemilu 2009. Ada satu ujian lagi ujian yang harus dilalui: verifikasi oleh Komisi Pemilu.


2008


7 April-12 Mei: Pendaftaran partai calon peserta pemilu. Ada 74 partai berhak mendaftar, terdiri dari 24 partai baru, 26 partai yang tak lolos verifikasi 2004, dan 24 partai peserta Pemilu 2004.

3 Juni-2 Juli: Verifikasi faktual oleh Komisi Pemilu.

29 Juni-3 Juli: Penetapan partai peserta pemilu.

6-12 Juni: Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan.

4 Juli: Penetapan nomor urut peserta pemilu.

5 Agustus-3 Oktober: Pencalonan anggota Dewan.

27 Oktober: Pengumuman daftar calon tetap anggota Dewan.

8 Juli 2008-1 April 2009: Kampanye melalui pertemuan terbatas dan media massa.

2009


13 Maret-1 April: Kampanye melalui rapat umum.

2-4 April: Masa tenang.

5 April: Pemungutan suara.

15 April: Penetapan hasil pemilu.

17-20 Mei: Penetapan anggota Dewan.

1 Oktober: Pelantikan anggota Dewan.