Masih Banyak Pemda Belum Akuntabel

Mendagri, Gamawan Fauzi (Foto:hukumonline)

Sebelas pemerintah provinsi (pemprov) dan 157 pemerintah kabupaten/kota mendapat nilai merah dalam Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selain itu, kebanyakan daerah hanya mendapat laporan kinerja memadai. Bahkan, sebagian besar daerah tak berani menyerahkan hasil evaluasi kinerjanya.

Dari 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 23 pemerintah provinsi dan 180 pemerintah kabupaten/kota yang berani menyerahkan laporan evaluasi kinerja dan akuntabilitas.

Dari pemerintah daerah tersebut, sebanyak 11 pemprov dan 92 pemerintah kabupaten/kota mendapat nilai kurang dan memerlukan banyak perbaikan mendasar. Begitu juga dengan pemerintah kabupaten/kota, terdapat 65 pemerintah kab/kota mendapat nilai kurang dan perlu banyak sekali perbaikan mendasar.

Hanya 17 pemprov dan 22 pemkab/kota yang mendapat nilai memadai dan dianggap perlu banyak perbaikan tidak mendasar. Nilai baik dan perlu sedikit perbaikan diraih oleh dua pemerintah provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Kalimantan Timur, serta satu pemerintah kota, yakni Kota Sukabumi. Tidak ada daerah yang mendapat nilai sangat baik, apalagi memuaskan.

Penghargaan dan penyerahan hasil evaluasi disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Selasa (21/2/2012), di Jakarta. Acara ini dihadiri Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Wakil Menteri PAN dan RB Eko Prasojo. (Nina Susilo/Kompas.com)