Kerentanan Perempuan

Perempuan selama ini dimasukkan dalam kelompok rentan. Mereka dinilai rawan terhadap berbagai bentuk eksploitasi. Baik eksploitasi yang dilakukan pihak luar maupun dalam rumah tangga.

Kondisi ini sepertinya masih sulit dihindari. Berbagai faktor yang melingkupi perempuan disinyalir memberikan kontribusi terhadap langgengnya tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia tersebut.

Faktor ekonomi, selama ini merupakan hal utama yang begitu berpengaruh pada maraknya tindakan eksploitasi perempuan. Trafficking (perdagangan orang), pelecahan, maupun eksploitasi ekonomi selama ini santer terdengar di Indonesia. Kemiskinanlah biang yang melatarbelakanginya.

Selain faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan dan pengetahuan juga merupakan pendorong maraknya eksploitasi terhadap perempuan tersebut. Dua hal tersebut nampaknya saling berkaitan satu dengan lainnya. Mereka saling mempengaruhi. Artinya, kemiskinan bisa menyebabkan kemampuan mengakses pendidikan kurang dan begitu pula sebaliknya, karena pendidikannya rendah bisa jadi menyebabkan kemampuan mereka untuk menciptakan penghasilan juga terbatas.

Budaya patrilineal juga turut andil dalam kasus eksploitasi perempuan. Kehadiran perempuan yang seolah hanya sebagai pelengkap dalam keluarga dan harus menuruti kemauan suami menjadikan perempuan dalam posisi sulit.

Dalam sebuah keluarga, terkadang anak perempuan terpaksa harus mengalah pada anak laki-laki. Misalnya saja dalam hal pendidikan. Ada sebagian penduduk kita yang berpandangan, perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena mereka nanti akan menjadi ibu rumah tangga.

Pandangan tersebut sudah waktunya untuk diluruskan dan ditinggalkan. Sudah saatnya perempuan mendapatkan apa yang menjadi haknya. Mereka bukan lagi pelengkap penderita. Mereka juga bukanlah objek yang menjadi komoditi.

Sidang Commision on Status of Women ke-53 pada 2-13 Maret lalu di New York, Amerika Serikat, kembali menegaskan betapa perempuan dan pria setara dalam hal apapun. Negara-negara di dunia ditegaskan agar di dalam negaranya mereka melakukan berbagai langkah untuk menyadarkan warganya bahwa kedudukan perempuan dan pria adalah setara.
Terkait dengan situasi global yang masih belum menentu, perempuan juga merupakan pihak rentan terhadap dampak dari ketidakstabilan tersebut. Kondisi ekonomi yang kurang menentu menjadikan perekonomian keluarga juga terkena dampaknya.

Bila suami mereka terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), mereka terpaksa membantu perekonomian keluarga. Malah ada diantara mereka yang menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri.

Kondisi perempuan yang menjadi TKI juga masih memprihatinkan. Kerap kali kita mendengar kabar mereka disiksa majikan maupun berbagai bentuk eksploitasi fisik dan psikis lainnya. Malah ada diantara mereka yang disiksa hingga menemui ajalnya.
Realita tersebut tentu harus menjadi perhatian semua pihak. Bukan hanya menyalahkan pemerintah, tapi bagaimana semua pihak berusaha untuk mencegah agar tindakan tersebut tidak terjadi. Salah satu caranya dengan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perempuan, terutama mereka yang ingin bekerja ke luar negeri.

Kini, tinggal kemauan semua pihak untuk melaksanakannya. Bagaimana pemerintah (pusat dan daerah), swasta, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat itu sendiri bisa bergandengan tangan untuk memberdayakan perempuan.