Prinsip ekonomi syariah yang diterapkan oleh perbankan syariah sejak awal memang tidak diperkenankan melakukan transaksi atau proses-proses yang bersifat spekulatif tanpa adanya "underlying transaction". Karena itu, apabila dijalankan dengan benar resiko krisis dari perbankan syariah bisa dikatakan tidak ada.
Gubernur Bank Indonesia Boediono di Jakarta, Rabu (4/2) mengatakan, penerapan prinsip syariah secara benar akan membuat perbankan syariah tidak beresiko krisis keuangan.
"Di tengah krisis keuangan yang terjadi di dunia saat ini, itu disebabkan adanya produk-produk keuangan spekulatif yang menggelembungkan modal secara berlebihan," katanya.
Boediono menambahkan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia makin hari semakin membaik. Terutama pasca UU mengenai surat berharga negara (UU SBSN) dan UU tentang perbankan syariah disahkan.
"Terbitnya payung hukum itu membuat investasi di sektor syariah semakin beragam. Dari sisi fiskal, keberadaan SBSN sangat berarti bagi pemerintah menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan," jelas dia.
Lebih lanjut, ia juga menilai dari sisi moneter sangat berguna bagi BI untuk menggunakannya sebagai instrumen moneter berbasis syariah.
Boediono mengharapkan perkembangan ekonomi syariah tahun ini semakin bergairah ketika UU Perpajakan yang baru disahkan, karena memuat penghapusan pajak berganda di industri syariah.
"UU Perpajakan yang baru tidak ada lagi kebimbangan dan keraguan masyarakat terhadap pajak berganda dalam produk-produk keuangan syariah. Produk syariah akan semakin kompetitif dan diterima oleh masyarkat," katanya.
Akhir 2008, perbankan syariah menunjukkan tren positif. Dari sisi aset, tumbuh 1,8 persen menjadi Rp50 triliun dibandingkan periode 2007 dari total aset. Dan kredit yang sudah disalurkan mencapai Rp38 triliun atau tiga persen dari total kredit bank konvensional.
0 komentar:
Post a Comment