Tiga Kawasan PNPM Mandiri 2009

Prediksi berbagai pihak soal kelesuan ekonomi di awal 2009 sepertinya diperhatikan serius oleh pemerintah. Termasuk langkah antisipasi dalam menghadapi serbuan pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi mulai tri wulan terakhir 2008 hingga –diperkirakan—semester pertama 2009.

Seperti dilansir Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), gelombang PHK 2009 sulit dihindari. Jumlah PHK 2009 diperkirakan lebih besar dari 650.000 orang atau di atas prediksi Organisasi Buruh Dunia (ILO). Akibat dari membengkaknya angka pengangguran tersebut tentunya akan berimbas pada peningkatan kemiskinan di Indonesia.

Sofyan Wanandi, seperti dilansir Kantor Berita ANTARA (19/12), mengatakan, prediksi angka PHK yang dikeluarkan ILO sebesar 650.000 orang merupakan angka konservatif. Ia menjelaskan, sektor konstruksi saja dari 15 juta pekerja direncanakan 30 persennya bakal di PHK. Misalnya saja, lanjut Sofyan, 10 persen saja realisasi PHK sektor itu maka sudah 1,5 juta orang pengangguran bertambah.

Ekonomi ILO untuk Indonesia, Kee Beom Kim dalam laporan yang dikeluarkannya beberapa waktu lalu mengatakan, pengangguran di Indonesia pada 2009 dapat bertambah 170 ribu hingga 650 ribu orang atau naik sekitar 9%. Angka ini tentunya begitu merisaukan banyak pihak.

Guna mengantisipasinya, pemerintah melancarkan beberapa program. Seperti dikatakan Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Sujana Royat (4/1), pemerintah bakal mengalokasikan anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri) 2009 pada tiga kawasan, yakni daerah sentra pemutusan hubungan kerja (PHK), daerah tertinggal, dan kawasan pesisir untuk menyasar kelompok nelayan miskin.

Tiga kawasan rawan tersebut, kata Sujana Royat, disasar setelah dana PNPM Mandiri ditambah Rp5 triliun sehingga totalnya menjadi Rp16 triliun. Penambahan ini membuat jatah alokasi PNPM Mandiri per kecamatan menjadi Rp3-3,2 miliar.

Tahun 2009 ini, PNPM Mandiri direncanakan mencakup seluruh kecamatan di Indonesia, yaitu sebanyak 6.408 kecamatan termasuk daerah pemekaran sampai April 2008. Jika ada penambahan lagi, maka pemerintah akan memprioritaskan pembangunan listrik perdesaan dan penyediaan air minum. Hingga kini tercatat 20.000 desa masih belum memiliki fasilitas listrik, 8.000 desa diantaranya berpotensi mengembangkan listrik mikrohidro.