Semrawutnya Angkutan Umum Jakarta

oleh NUSANTARA HK MULKAN

Idealnya, sebuah angkutan umum nyaman, cepat, dan aman sampai di tujuan. Namun, semua itu tampaknya sangat langka di Jakarta. Apa penyebabnya?

Hampir 10 menit, Sheila menunggu di halte Ditlantas Polri, Jl MT Haryono, Jakarta Selatan. Ia berjubel bersama belasan orang lainnya di tempat itu menunggu bus yang akan mengantarkan mereka ke tempat kerja.

Sebenarnya telah beberapa kali bus Patas 6 Jurusan Kampung Rambutan-Grogol yang ditunggunya lewat. Namun, bus itu selalu dijejali penumpang. Sheila selalu mendapat kode dari kernet bus untuk tak usah naik.

Karena tak ingin telat sampai di kantornya, wanita itu akhirnya nekad naik ke atas bus yang penuh sesak. Di dalam bus, ia berimpitan dengan puluhan orang yang telah lebih dulu naik. Namun, semua tak dipedulikannya.

“Buat saya, yang penting bisa cepat sampai kantor. Soal kenyamanan itu nomor sekianlah,” ucapnya, tanpa sadar bahwa kenyamanan sebuah angkutan umum sebenarnya merupakan bagian dari pelayanan kepada penumpang.

Bus Patas 6 yang dinaikinya itu terus berjalan merayap dengan kondisi miring ke kiri. Namun, kernet bus seolah tak peduli dan terus saja menaikkan penumpang, hingga akhirnya bus mulai masuk ke jalan tol.

Namun, selang beberapa menit kemudian, bus tiba-tiba saja berhenti, setelah sebelumnya sempat bergoyang-goyang. “Koplingnya aus nih. Kita nggak bisa jalan lagi,” teriak sang sopir tiba-tiba.

Ucapan itu akhirnya disambut riuh penumpang, juga Sheila, yang mengumpat. Sebagian bahkan meminta ongkos dikembalikan dan memukul-mukul badan bus. “Udah, kandangin aja nih bus,” teriak seorang penumpang.

Diakui Sheila, hal itu memang bukan sekali ini saja dialaminya. Namun, ia tak mampu berbuat apapun. Untuk bekerja, ia sangat memerlukan jasa angkutan umum itu.

Kondisi angkutan umum di Jakarta memang sudah sangat memprihatinkan. Berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dari sekitar 14 ribu angkutan umum yang beroperasi di Ibukota, 750 di antaranya sudah tak laik lagi beroperasi dan harus diremajakan karena berusia di atas 12 tahun.

“Ke-750 angkutan umum yang harus diremajakan itu melayani 53 rute yang tersebar di lima wilayah,” kata Sunu Nugraha, Kasubdis Bina Usaha Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Namun, jumlah itu tampaknya belum seberapa jika angkutan tanpa izin operasi ikut dihitung. Jumlahnya mencapai 60.625 armada.

Menurut Organda DKI, saat ini ada 6.500 bus besar, 14.000 bus kecil, dan 22.000 taksi. Namun, hanya 30% saja dari bus yang dapat beroperasi. “Izin operasi bergantung pada hasil kir yang akan menentukan layak atau tidaknya angkutan,” kata Agus Toepoe, Pengurus Harian DPP Organda.

Mukhayar Rustamudin, Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI, menilai kebijakan angkutan umum di Jakarta selama ini cenderung tambal sulam dan tidak menyiapkan perencanaan secara matang. Namun, Dinas Perhubungan DKI juga tidak tegas menindak angkutan umum yang sudah tidak layak beroperasi.

Ia juga menyesalkan sikap pengusaha yang terus mengadakan angkutan bus kecil. “Mikrolet dan KWK yang seharusnya hanya di jalan kolektor sudah mengambil jalur jalan protokol. Ya, jelas saja jadi macet di mana-mana,” katanya.

Sementara Herry Rotty, Ketua DPD Organda DKI mengakui banyak pengusaha angkutan yang enggan meremajakan armadanya. “Pendapatan sekarang tidak fleksibel dan biaya operasionalnya sangat tinggi. Makanya susah meremajakan angkutan.”

Dipaparkannya, dari keuntungan semua moda angkutan sekitar 10% dari pendapatan kotor, membuat pengusaha angkutan kesulitan melakukan investasi baru. “Mana mungkin dengan keuntungan yang minim itu dapat melakukan peremajaan,” ujar Herry.

Benang kusut angkutan umum di Jakarta, tampaknya memang sangat sulit diurai. Namun, hal itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Penataan ulang sistem angkutan umum harus dilakukan meski tidak mudah.

Tanpa kemauan politik yang kuat dari Pemprov DKI serta rencana yang komprehensif dan terintegrasi, sepertinya mimpi warga Ibukota untuk mendapatkan pelayanan angkutan umum tidak akan pernah terwujud.

Sumber : INILAH.COM