Program Antikemiskinan Pemerintah Dinilai Belum Efektif

Komite Indonesia Bangkit (KIB) menilai program antikemiskinan pemerintah tidak efektif dan hal itu dibuktikan dengan maraknya pemberitaan di media massa tentang jatuhnya korban hingga meninggal dunia akibat kelaparan dan kemiskinan di banyak daerah.

"Ini membuktikan bahwa di sisi lain tampaknya pemerintah tetap abai dan tidak menganggap persoalan itu sebagai hal serius yang harus segera dituntaskan," kata Sekretaris Jenderal Komite Bangkit Indonesia Ferry J. Juliantono di Jakarta, Rabu (26/3).

Dikatakannya , bahwa melambungnya jumlah penduduk miskin telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan dan melonjaknya harga berbagai kebutuhan pokok membuat beban hidup yang membelit sebagian besar rakyat semakin berat.

"Jatuhnya korban yang meninggal akibat kelaparan atau tidak mampu berobat yang mencuat di media massa, hanyalah fenomena 'gunung es'. Kita tahu persis, di lapangan jumlahnya bisa lebih besar lagi dibandingkan yang terungkap di media massa. Sayangnya pemerintah seperti tidak menganggap kemiskinan sebagai masalah serius yang harus segera diselesaikan," papar Ferry.

Ferry kemudian memaparkan fakta di Makassar seorang ibu yang sedang hamil tujuh bulan dan anaknya yang masih balita meninggal dunia karena kelaparan.

Kemudian di Tangerang, seorang ibu muda meninggal dunia karena sakit dan tidak mampu berobat. Di Bekasi, seorang ibu membunuh dua anaknya yang masih balita karena kesulitan ekonomi.

Selain itu, katanya, di Nusa Tenggara Timur ribuan balita menderita busung lapar karena orang tua mereka tidak mampu memberi makan. Di Bandung, seorang ibu membunuh tiga anaknya yang masih kecil juga karena tekanan ekonomi. "Masih banyak daftar panjang lain kejadian serupa karena kemiskinan," katanya.

Menurut Ferry, pemerintah punya kewajiban meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan rakyat pun berhak memperoleh hak-hak dasarnya seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan.