Demokratisasi Politik Dinilai Mengorbankan Rakyat

Demokratisasi politik yang dibawa orde reformasi, pada akhirnya meminta tumbal berbagai bidang ekonomi, social kebudayaan, dan lain-lain yang memarakkan meningkatnya jumlah kemiskinan, kasus narkoba karena ketidakmampuan aparat keamanan menangkalnya.

"Tapi yang menyedihkan, korbannya adalah terutama rakyat kecil," kata mantan Ketua DPP Golkar Pinantun Hutasoit di Jakarta, Rabu.

Pinantun mengemukakan contoh kenaikan harga-harga kebutuhan sehari-hari yang terus melambung bahkan barangnya menjadi langka, dan banyak masalah menyangkut rakyat tidak cepat diselesaikan seperti korban Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur . Saat ini, menurut dia , bangsa Indonesia harus menyadari bahwa demokratisasi ala parlementer ternyata menciptakan mekanisme yang tidak berdampak positif antara para wakil rakyat di parlemen dengan pemerintah. Dalam hal ini , ia menunjuk silang-pendapat persoalan calon Gubernur Bank Indonesia yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tapi ditolak oleh DPR.

Komisi XI DPR menolak nama Agus Martowardojo serta Raden Pardede yang diajukan pemerintah sebagai calon gubernur BI.

"Kalau konflik-konflik seperti ini terjadi setiap bulan, apa jadinya Negara ini, Ini kan mengedepankan egoisime sektoral dan mengabaikan kepentingan rakyat banyak, yang saat ini membutuhkan banyak perhatian dan bantuan," ujarnya. Tokoh Ormas MKGR ini menyatakan khawatir, jika konflik-konflik politik seperti ini akan dijadikan "amunisi "untuk menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti yang diinginkan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di awal kemerdekaan. Pinantun menyatakan cemas jika praktik-praktik pilkada, yang banyak menimbulkan pertentangan di masyarakat, menjadi "lahan "yang subur bagi pihak-pihak yang memang mengincar agar NKRI menjadi terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil, seperti yang dialami beberapa Negara Eropa.

"Kita sangat menyayangkan jika praktik berdemokrasi justru menghasilkan hasil negatif, dan menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa dan negara," ujarnya. Ia memprihatinkan, setelah negara melaju pada proses demokratisasi seperti sekarang, justru banyak menonjol perbedaan-perbedaan suku, agama, budaya dan kearogansian di banyak sektor. Semua ini, menurut Pinantun, seyogianya menjadi pemikiran para politisi yang merasa dirinya hebat, demikian Pinantun Hutasoit.