Random Post

.
Home » » Rapor Merah Pemerintahan SBY-JK?

Rapor Merah Pemerintahan SBY-JK?

Written By REDAKTUR on 19 October 2009 | 10:29 PM


Pada 20 Oktober 2009 duet SBY-JK berakhir. Masih belum lepas dari ingatan, peran JK di bidang ekonomi yang banyak mewarnai kebijakan ekonomi dengan berbagai terobosannya.

Oleh karena itu, kondisi perekonomian yang saat ini berbeda dengan kondisi pemerintahan lima tahun yang lalu tentu penting untuk dicermati. Kebijakan-kebijakan yang merupakan terobosan dan baik tentu harus diapresiasi dan diteladani penerus JK, walaupun perbaikan-perbaikan juga harus tetap dilakukan untuk menyempurnakan kebijakan yang telah diambil.

Proses ini penting untuk menempatkan sesuatu pada proporsinya. Jangan sampai tidak ada proses evaluasi karena gengsi, dan kesalahan sederhana kembali terulang. Masyarakat akan menilai pemimpinnya seperti apa.

Bila melihat dari indikator perekonomian selama lima tahun 2004-2009, dari sisi ekonomi makro, tentu terdapat berbagai kemajuan yang signifikan. Ini bisa dijadikan tonggak prestasi yang telah berhasil dicapai pemerintah.

Di antaranya bila melihat pertumbuhan ekonomi, target rata-rata pertumbuhan per tahun 6% tidak banyak terpaut. Meski semester pertama 2009 hanya 4,2%, namun jumlah tersebut sudah jauh di atas negara-negara yang terkena krisis global.

Nilai tukar rupiah juga tergolong stabil berada di level Rp 9.000-11.000 per dolar AS. Angka inflasi juga berhasil dijaga di level single digit berkat kedisiplinan pemerintah dan Bank Indonesia membuat fluktuasi nilai tukar rupiah bisa ditekan dalam level yang diinginkan.

Ekonom UGM Sri Adiningsih menilai bahwa lima tahun kinerja pemerintahan capaian yang bisa diperoleh adalah menyangkut stabilitas kondisi makro perekonomian. Meski inflasi pada 2005 sempat mencapai 17% dan nilai tukar Rp 13.000 per dolar AS, namun kondisi makro perekonomian relatif terjaga.

“Angka kemiskinan yang disebutkan oleh BPS juga mengalami penurunan meski masalah pembangunan yang berkualitas ini masih menjadi pertanyaan berbagai pihak,” ujarnya.

Sri menilai bahwa capaian-capaian dalam sektor makro perekonomian tersebut idealnya juga menjangkau sisi-sisi mikro perekonomian yang selama ini masih menjadi problem utama dalam memperbaiki kondisi perekonomian Tanah Air.

Pendapat tersebut bukan berarti mengecilkan arti kondusifnya makro perekonomian yang disebut sebagai necessary conditions, namun yang harus menjadi pertanyaan selanjutnya apakah kondisi makro tersebut sudah sufficient.

Dalam artian, bahwa kebijakan-kebijakan perekonomian pemerintah harus melampaui pencapaian prestasi makro tersebut. “Harus beyond makro dan menyelesaikan berbagai problem mikro yang selama ini masih muncul dalam perekonomian di masyarakat,” paparnya.

Di antaranya masalah industrialisasi, maraknya sektor ekonomi informal serta melonjaknya jumlah usaha mikro yang jumlahnya mencapai angka 50 jutaan. Berbagai kondisi tersebut harus menjadi perhatian pemerintah. Berbagai langkah solusi yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan berbagai pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Selain itu masalah-masalah konsistensi kebijakan juga harus bisa dipertahankan dan mencerminkan keberanian pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya.

Pendapat senada dikemukakan oleh Ekonom INDEF Aviliani yang menilai bahwa dari sisi makro perekonomian, lima tahun pemerintahan SBY-JK tergolong cukup stabil. Meski Avi, juga menyempatkan menyoroti masalah fluktuasi nilai tukar yang selama ini membuat pengusaha berhati-hati dalam melakukan ekspansi.

UU devisa bebas yang dianut Indonesia membuat negeri ini selalu dilanda was-was oleh fluktuasi nilai tukar. Selama ini, Indonesia juga banyak diuntungkan oleh spekulasi nilai tukar maupun gejolak komoditi global.

“Kenaikan harga-harga komoditas yang terjadi pada kurun waktu 2007-2009 membuat Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Avi menilai bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut belum berkualitas dan semu karena peningkatan yang terjadi bukan disebabkan oleh kinerja industri yang mupuni namun lebih karena kenaikan harga komoditas.

Kebijakan-kebijakan yang berpihak terhadap sektor UMKM selama ini juga belum banyak nampak, yang ada hanya alam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sektor-sektor lainnya tidak banyak tersebut.

Kemudian sektor pertanian yang merupakan mayoritas di tanah air juga tidak banyak tersentuh. Subsidi pertanian merupakan komponen anggaran negara yang jumlahnya paling kecil. Hal ini yang idealnya diperbaiki oleh pemerintah.

Kenaikan alokasi subsidi pertanian disertai perbaikan sektor industri sehingga negeri ini tidak hanya mengekspor sumber-sumber daya alam mentahnya saja, namun juga bisa mengolah dan memberikan nilai lebih pada kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah tersebut.
Berhasilkan SBY-JK Selama Massa Bhaktinya?
Menjadi awal memanglah sulit. Itulah yang dirasakan SBY-JK 2004 lalu. Sebab, pasangan ini merupakan kali pertama Indonesia dipimpin duet tokoh yang dipilih langsung.

Sebagai kandidat yang tidak terlalu unggul dari segi dukungan politik menjelang Pilpres 2004 lalu, duo SBY-JK memang terlihat jeli dalam mengemas komunikasi politik (baca: kampanye).

Slogan dwitunggal yang pernah dipopulerkan pasangan proklamator Soekarno-M Hatta ini juga dipakai dalam kampanye. Apalagi, perawakan fisik dua pasangan ini tidak jauh berbeda, ada yang tinggi dan ada yang rendah.

Sayang euforia tersebut tak berlangsung lama. Dinamika antar kedua pemimpin pasca memenangi Pilpres 2004 acap mewarnai perjalanan selama lima tahun ini. Setidaknya hal itu dimulai dengan kontroversi SK Wapres terkait penanganan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara bernomor 1/2004.

Sontak saja, SK kontroversial yang muncul tak genap 100 hari menjabat sebagai wapres, memancing polemik tajam di tengah-tengah masyarakat. Lebih dari itu, DPR sempat mewacanakan interpelasi atas terbitnya SK Wapres tersebut.

Wapres JK beralasan dirinya tidak tahu menahu tentang SK Wapres tersebut. Ia hanya memerintahkan kepada sekretariat wapres untuk mengirimkan matrik kepada menteri dan pejabat non departemen hubungan pemerintah dengan DPR.

Penjelasan Wapres pun menyudutkan Sekretariat Wapres yang kala itu dipikul Prijono Tjiptoherijanto. Dan dampaknya tentu saja langsung mengarah ke pertanggungjawaban atas kerja Prijono.

Waktu terus berjalan. Kisruh keduanya kembali mencuat. Pada 29 September 2006, SBY meneken Keppres Nomor 17 Tahun 2006 tentang Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R). Unit kerja yang dipimpin Marsilam Simanjuntak ini nyatanya hanya efektif 18 hari sejak 35 hari dibentuk oleh Presiden SBY.

Lembaga ini menjadi tidak efektif karena lagi-lagi Wapres JK dan gerbongnya di Partai Golkar yang mempersoalkannya. "Itu menjadi masalah dan berdampak politis tertentu," ujar Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Surya Paloh kala itu.

Analis menilai, tidak berjalannya lembaga tersebut tidak terlepas dari sikap Wapres JK yang menyoal keberadaan lembaga tersebut. Sikap itu juga diback up penuh Partai Golkar. Sas sus yang beredar, Golkar keberatan dengan munculnya nama Marsilam. Alasannya, Marsilam diidentikkan dengan orang yang ingin membubarkan Golkar di awal reformasi.

Setelah itu, ketegangan dan letupan dalam relasi SBY-JK belum berakhir. Dalam beberapa pembahasan undang-undang di parlemen, tak jarang Partai Golkar berseberangan dan konfrontatif dengan Partai Demokrat sebagai partai penyokong utama SBY. Seperti dalam pembahasan UU Pemilu Presiden misalnya, secara terbuka Partai Golkar dan Partai Demokrat tidak seirin sejalan.

Kondisi demikian memang tidak terlepas dari konfigurasi di parlemen periode 2004-2009. Komposisi anggota DPR dari Partai Golkar tak berbanding lurus dengan jumlah kursi DPR yang dimiliki Partai Demokrat. Partai Golkar merupakan fraksi mayoritas di parlemen memiliki 129 kursi. Sedangkan Partai Demokrat hanya 57 kursi.

Besarnya modal politik di legislatif ini pula lah yang menjadikan posisi wapres JK dalam beberapa kesempatan berperan ganda. Kadang berperan sebagai wakil presiden yang notabene pembantu SBY. Tetapi kadang juga bermain pada posisi ketua umum partai yang memiliki kursi mayoritas di parlemen.

Selain persoalan komposisi kekuatan politik, kedua pemimpin juga memiliki karakter yang relatif bertolak belakang. JK dengan latar belakang pengusaha dalam beberapa waktu menunjukkan sikapnya yang gesit dan sigap dalam merespons setiap persoalan. Lain lagi dengan SBY yang cenderung konsepsional dalam menyelesaikan masalah, sehingga cenderung lambat dan kurang sigap.

Kedua karakter yang berbeda ini sejatinya dapat menjadi pelengkap satu sama lain. Untuk konteks ini pula, SBY-JK telah menunjukkan perannya masing-masing secara optimal, walaupun dalam praktiknya tak selalu mulus.

Mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Maarif bahkan sampai memberi penilaiain duet SBY-JK sudah memberikan keunikan tersendiri dalam sejarah hubungan presiden-wapres di Indonesia.

Jika presiden-presiden sebelumnya selalu menjadi 'gas' dalam pemerintahan. Dan di era pemerintahan SBY-JK, yang terjadi justru kondisi sebaliknya. Justru wapres yang menjadi gas, dan presiden menjadi remnya. "Di 2004 ada yang menarik, karena 'gas'-nya ada di JK dan 'rem'-nya ada di SBY," cetus pria yang akrab dipanggil Buya Maarif ini.

Situasi selama pemerintahan SBY-JK menjadi pelajaran berharga dalam meneguhkan pilihan konstitusional sistem pemerintahan Indonesia secara presidensiil ke depan. Karena justru lima tahun terakhir SBY-JK yang muncul adalah justru persemaian matahari kembar yang lahir dari faktor politik dan karakter kepemimpinan dua orang tersebut. Meski dalam beberapa hal, perpaduan SBY-JK terkadang cukup ideal sebagai representasi dwi tunggal.

Buruknya Sektor Transportasi?
Rupanya kabut duka masih saja menyelimuti dunia transportasi nasional. Sepanjang 5 tahun pemerintahan SBY-Jusuf Kalla, potret suram kecelakaan masih datang silih berganti.

Dalam kurun 5 tahun ini, setidaknya sudah dua orang yang duduk sebagai menteri perhubungan. Pada awalnya, posisi ini diduduki Hatta Rajasa. Namun, ketika reshuffle kabinet 9 Mei 2007, jabatan itu diisi Jusman Syafii Djamal.

Meski demikian, wajah transportasi tetap saja tidak mengalami perubahan berarti. Kecelakaan demi kecelakaan akrab di telinga publik. Bahkan, maskapai nasional sempat dilarang terbang di wilayah Eropa. Berikut catatan kecelakaan yang sempat terekam INILAH.COM.

2004

30 November: Pesawat Lion Air mengalami kecealakaan saat mendarat di Bandara Adi Sumarmo, Solo yang menewaskan 26 orang.

2005

13 Maret : Sebanyak 17 penumpang tewas dan sekitar 30 orang lainnya masih dalam pencarian, akibat gelombang yang menghantam speed boat 'Tuakal' di Teluk Meranti, Riau.

12 April : Pesawat jenis Twin Otter berpenumpang 17 orang dinyatakan hilang dalam penerbangan dari Timika menuju Enarotali, Papua.

30 Juni : Dua kereta rel listrik kelas ekonomi bertabrakan di Pasar Minggu, Jakarta. Sedikitnya 2 orang meninggal dan 50 orang terluka.

8 Juli : Kecelakaan KM Digoel di Laut Arafura. 84 Orang ditemukan tewas dan 100 penumpang belum diketahui nasibnya.

5 September : Pesawat Mandala Airlines tujuan Jakarta jatuh sesaat setelah lepas landas dari Bandara Polonia Medan. Insiden ini menewaskan sekitar 100 penumpang dan melukai 50 orang lainnya. Gubernur Sumatera Utara Rizal Nurdin termasuk di antara korban meninggal.

2006

31 Januari : KM Citra Mandala Bahari tenggelam di Selat Rote, sedikitnya 50 hilang dan 110 orang berhasil diselamatkan.

3 Maret : Atap kereta api penumpang nomor KA 907 jurusan Rangkasbitung menuju Jakarta runtuh saat memasuki Stasiun Kebayoran Lama. Puluhan penumpang terluka.

15 April : Dua kereta api tujuan Surabaya, yaitu KA Ekonomi Kertajaya dari Stasiun Pasar Senen dan KA Eksekutif Sembrani dari Stasiun Gambir bertabrakan persis di Stasiun Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Korban tewas 13 orang.

17 April : Perahu layar motor 'Batista' tenggelam di perairan Rote, NTT. Sebagian besar penumpang selamat, satu yang belum diketahui nasibnya.

18 April : KRL Ekspres Pakuan menabrak sebuah metromini di Kalibata, Jakarta. 7 Penumpang metromini tewas.

30 Desember : KMP Senopati Nusantara yang mengangkut 800-an penumpang dan 25 ABK dinyatakan hilang di sekitar utara Pulau Mundanika, Kalsel. Sebanyak 117 orang selamat, sisanya dinyatakan hilang.

2007

1 Januari : Pesawat Adam Air Penerbangan 574 jatuh di perairan Majene, Sulawesi Barat. Seluruh penumpang tewas.

16 Januari : Rangkaian kereta api Bengawan jurusan Solo-Tanahabang terputus di Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jateng. 5 Orang penumpang dilaporkan tewas, ratusan lainnya luka-luka.

22 Februari : Sedikitnya 25 orang tewas setelah KM Levina I jurusan Tanjung Priok–Pangkal Balam, Bangka yang mengangkut 291 penumpang terbakar di Selat Sunda. 4 Orang di antaranya tewas saat melakukan investigasi pada bangkai kapal pada 25 Februari.

7 Maret : Pesawat Garuda Indonesia meledak ketika mendarat di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta yang menyebabkan 22 penumpangnya meninggal.

21 April : Kereta api Serayu jurusan Senen-Kroya anjlok di Garut, Jawa Barat. Sebanyak 3 gerbong jatuh ke jurang sedalam 30 meter yang ada di pinggiran rel kereta. 40 Orang terluka serta 6 orang lainnya luka berat.

11 Juli : KM Sinar Madinah tenggelam di perairan Laut Selatan Dompu, NTB, setelah dihempas gelombang setinggi 5 meter.

11 Juli : KM Wahai Star dari Leksula tujuan Ambon yang mengangkut sekitar 100 penumpang tenggelam di perairan antara Pulau Buru dan Ambon.

18 Oktober : KM Asita III tenggelam di perairan Selat Kadatua, Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. 31 Orang meninggal dunia, 125 selamat dan 35 lainnya hilang.

2008

16 Agustus : Tabrakan KA Limex Sriwijaya dan KA KKBW di Kedaton, Bandar Lampung. Tabrakan ini mengakibatkan 7 orang tewas dan 40 lainnya luka-luka.

16 September: Kapal terbakar di perairan Maluku Tengah yang mengakibatkan 8 orang tewas dan 1 orang hilang.

9 November: Tenggelamnya perahu Lampara, akibat hantaman angin serta gelombang laut cukup besar di perairan laut sebelah utara Kota Kupang, 8 orang tewas dan 2 lainnya hilang.

2009

11 Januari : Kapal Motor Teratai Prima yang membawa 250 penumpang dan 17 awak kapal tenggelam di perairan Tanjung Baturoro, Sendana, Majene, Sulawesi Barat. Sebanyak 18 korban dapat diselamatkan sementara nasib 249 orang lainnya tidak diketahui.

17 April : Pesawat Mimika Air yang membawa 9 penumpang hilang di Papua.

5 Juli : KA Prameks jurusan Solo-Yogyakarta menabrak minibus pengangkut rombongan pengiring pengantin, di perlintasan KA tanpa palang pintu di Jombor, Ceper, Klaten, Jateng. Sebanyak 15 penumpang minibus tewas, termasuk sang sopir.

Bidang Pemberantasan Korupsi
Isu korupsi adalah salah satu topik bidang hukum yang juga mendapat perhatian besar oleh pemerintahan SBY-Jusuf Kalla. Hanya saja, hasil akhir dalam penanganannya sering kali jauh dari ekspektasi publik.

Sejauh ini, hasil survei yang dilansir Transparency International Indonesia mengenai peringkat korupsi masih jauh dari harapan. Berikut sejumlah peristiwa penting terkait isu korupsi di Indonesia.

2004

10 Desember : SBY melakukan gebrakan dengan mengeluarkan izin pemeriksaan 25 pejabat negara, diantaranya 2 gubernur, 7 anggota DPR/MPR, 4 bupati dan 2 walikota yang diduga melakukan korupsi.

13 Desember : KPK meminta data Kedubes RI di London tentang skandal pembelian 100 tank Scorpion senilai Rp 2,8 triliun pada tahun 1992 – 1994 yang diduga melibatkan Tutut Soeharto.

2005

11 April : Mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh divonis hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta dalam kasus tuduhan korupsi.

20 Mei : Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin, dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di KPU.

16 Juni : Nurdin Halid, ketua PSSI, dinyatakan tidak bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam kasus korupsi distribusi minyak goreng.

22 Juni : Tiga mantan direktur BI yaitu Heru Supraptomo, Hendro Budiyanto, dan Paul Sutopo, dijebloskan ke penjara setelah MA memutuskan bersalah dalam kasus korupsi BLBI yang merugikan negara lebih dari 2 triliun. Ketiganya hanya dihukum 1,5 tahun penjara.

28 Desember : Mantan kepala BKPM, Theo Toemion ditahan KPK karena dugaan tindak pidana korupsi saat menjabat periode 2003-2004 yang merugikan negara sebesar 32 miliar rupiah.

2006

17 Januari : David Nusa Wijaya, terpidana kasus BLBI Bank Servitia yang menjadi buronan, ditangkap di AS dan dikembalikan ke Indonesia.

7 Februari : Said Agil, mantan Menteri Agama Indonesia, divonis 5 tahun penjara dalam kasus korupsi Dana Abadi Umat Departemen Agama.

20 Februari : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan terdakwa ECW Neloe, I Wayan Pugeg, dan M. Sholeh Tasripan dari kasus korupsi Bank Mandiri yang merugikan negara Rp 160 miliar.

22 Februari : Mantan Kepala BPPN Syafruddin Temenggung ditetapkan Jaksa Penyidik di Kejaksaan Tinggi DKI sebagai tersangka dan ditahan.

23 Februari : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan terdakwa kasus dugaan korupsi, yaitu pimpinan PT Cipta Graha Nusantara selaku debitor Bank Mandiri: Edyson, Saiful Anwar, dan Diman Ponijan.

12 Mei : Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) mantan Presiden Soeharto.

17 Oktober : Kejaksaan Agung mulai menayangkan foto dan menyebarkan data para buronan tindak pidana korupsi yang putusan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.

2008

16 Januari : Mantan Kapolri Rusdihardjo ditahan di Rutan Brimob Kelapa Dua. Terlibat kasus dugaan korupsi pada pungli pada pengurusan dokumen keimigrasian saat menjabat sebagai Duta Besar RI di Malaysia Rp 15 miliar. Rusdiharjo telah di vonis pengadilan Tipikor selama 2 tahun.

14 Februari : Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong di Rutan Polda Metro Jaya dan Rusli Simanjuntak ditahan di Rutan Brimob Kelapa Dua. Kedua petinggi BI ini ditetapkan tersangka dalam penggunaan dana YPPI sebesar Rp 100 miliar.

2 Maret : Jaksa Urip Tri Gunawan tertangkap tangan menerima US$ 610.000 dari Arthalita Suryani di rumah obligor BLBI Syamsul Nursalim di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan.

9 April : Anggota DPR Al Amin Nur Nasution tertangkap tangan menerima suap dari Azirwan. Saat tertangkap ditemukan Rp 71juta dan 33.000 dolar Singapura.

10 April : Gubernur BI Burhanuddin Abdullah ditahan di Rutan Mabes Polri. Burhanuddin diduga telah menggunakan dana YPPI sebesar Rp 100 miliar.

17 April : Anggota DPR Hamka Yamdhu dan mantan anggota DPR Anthony Zeidra Abidin ditahan di Rutan Polres Jakarta Barat karena disangka menerima Rp 31,5 miliar dari BI.

27 November : Besan SBY Aulia Pohan mendekam di ruang tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Ia diduga terlibat dalam pengucuran dana YPPI sebesar Rp 100 miliar.

2009

15 Januari : Harifin A. Tumpa terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

30 April : Ketua KPK Antasari Azhar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

2 Juni : Bupati Cilacap Probo Yulastoro, dijebloskan ke sel tahanan LP Kedung Pane Semarang oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi, Jawa Tengah terkait dugaan kasus korupsi uang negara total senilai 21,8 miliar rupiah.

15 September : Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto telah resmi sebagai tersangka penyalahgunaan kewenangan dalam pencekalan Joko S Tjandra dan Anggoro Widjojo.

6 Oktober : Tumpak Hatorangan Panggabean, Mas Ahmad Santosa, dan Waluyo dilantik sebagai Plt Pimpinan KPK menggantikan Antasari Azhar, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

Pasang Surut Pemberantasan Terorisme
Salah satu topik yang paling mendapat sorotan sepanjang pemerintahan SBY-Jusuf Kalla adalah terorisme. Sayangnya, penanganan masalah ini sering kali mengalami pasang surut.

Sederet kasus besar hingga gembong pria yang diduga otaki teror menjadi pembicaraan dan perhatian dominan selama 5 tahun belakangan ini. Pada awalnya, penanganan teroris lebih menekankan pada bagaimana menghentikan dan menangkap sang pelaku hidup-hidup. Namun, belakangan sejumlah sosok penting yang disangka terkait justru menghembuskan napas terakhir karena timah panas Polri. Berikut sejumlah catatan penting sepanjang 5 tahun belakangan ini.

2004

12 Oktober : Bom meledak di Legian, Kuta, Bali. Insiden ini menewaskan 202 orang dan mencederakan 209 lainnya. Kebanyakan korban merupakan wisatawan asing.

12 Desember : Aksi penembakan di Gereja Anugerah Masomba dan ledakan bom di Gereja Immanuel di kota Palu dalam waktu hampir bersamaan. Tiga orang terluka.

18 Desember : Sembilan bom ditemukan di bus Mekar Raya jurusan Garut-Cicaheum (Bandung).

2005

3 Maret : Abu Bakar Ba'asyir divonis 2 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena dianggap terbukti melakukan tindak pidana terkait kasus peledakan bom di Bali 12 Oktober 2002.

21 Maret : Dua bom meledak di Ambon, Maluku, 19 orang luka-luka.

28 Mei : Dua ledakan bom mengguncang Pasar Sentral Tentena, Poso, Sulawesi Tengah pada pukul 08.00 WITA. Sedikitnya 20 orang tewas.

28 Juni : Sebuah bom meledak di teras bekas Kantor DPC PDIP Poso. Tak ada korban jiwa.

29 Juni : Menjelang pelaksanaan pilkada di Kabupaten Poso, sebuah bom meledak di Pasar Sentral Poso. Tak ada korban jiwa.

2 Juli : Kepolisian Indonesia menahan 24 orang yang diduga terlibat dalam Bom Bali 2002.

13 September : Rois, tersangka pelaku Bom Kuningan, divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

1 Oktober : Bom kembali mengguncang pulau dewata. Sekurang-kurangnya 22 orang tewas dan sekitar dua ratus lainnya luka-luka akibat ledakan bom di Pantai Kuta dan Jimbaran.

9 November : Polri melakukan penyergapan di sebuah vila di Kota Batu. Dr Azahari, buronan teroris dari Malaysia, dipastikan tewas.

31 Desember : Ledakan bom di pasar di Kota Palu. Delapan orang meninggal dunia dan melukai 45 lainnya.

2006

10 Maret : Sebuah bom meledak di desa Toini, daerah transmigran, sekitar 30 km dari kota Poso, Sulawesi Tengah. Pelaku pengeboman sampai saat ini belum terungkap.

29 April : Dua tersangka teroris dari kelompok Noordin M Top tewas dalam tembak-menembak dengan polisi di desa Binangun, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Dua orang lainnya tertangkap.

14 Juni : Abu Bakar Ba'asyir, terpidana konspirasi serangan bom Bali 2002, selesai masa tahanannya dan dibebaskan dari LP Cipinang, Jakarta.

6 September : Ledakan bom terjadi di Desa Tangkura, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, menewaskan seorang warga.

11 November : Bom meledak di sebuah restoran A&W di Jakarta Timur. Seorang laki-laki terluka dalam ledakan itu dan dirawat di sebuah rumah sakit terdekat. Motif peledakan belum diketahui.

2007

9 Juni: Polisi menangkap Zarkasih dan Abu Dujana, yang dituduh mengepalai gerakan militan JI

17 Desember: Zarkasih yang dituduh mengepalai gerakan militan JI mulai disidangkan di Jakarta

2008

9 November : Trio terpidana mati Bom Bali 2002, Amrozi, Ali Gufron, dan Imam Samudera dieksekusi pada pukul 00.15 WIB di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

2009

17 Juli : Bom bunuh diri di hotel Ritz-Carlton dan hotel JW Marriott, Kuningan Jakarta antara pukul 07.40-07.55. Belasan orang tewas dan 50 lainnya luka-luka.

8 Agustus : Detasemen 88 mengepung salah satu rumah di perumahan Puri Nusapala, Jatiasih, Bekasi dan di Temanggung, Jateng. Tiga orang tersangka teroris (dua di Jatiasih, satu di Temanggung yakni Ibrohim) tewas dalam penggerebekan tersebut.

17 September : Noordin M Top, Hadi Susilo alias Adib, Bagus Budi Pranoto alias Urwah, dan Ario Sudarso alias Suparjo Dwi Anggoro tewas dalam baku tembak dengan Densus 88 di Kampung Kepuhsari, Solo, Jawa Tengah.

8 Oktober : Dua tersangka teroris, Syaifuddin Zuhri dan Syahrir tewas dalam penyergapan oleh Densus 88 di Ciputat, Jakarta.
Share this article :

0 komentar:

.

.
 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. PROPUBLIK - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger