Dan Golkar pun Munculkan Capres

Sumber: beritabaru

Bila benar Partai Golkar akan segera menentukan kandidat calon presiden, dan wakil presiden 2009, itu jelas angin segar bagi partai beringin. Itu berarti dinamika di dalam partai ini terus menyala, dan akan berdampak baik bagi sosialisasi ke publik. Makin hidupkah mesin politik Golkar, itu yang kita tunggu.

"Sebagai partai besar, Golkar harus berani memunculkan capres 2009-2014 sendiri, tidak terpasung seperti sekarang," urai mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung, yang belakangan aktif sebagai pengamat politik, kepada beritabaru.com, di kediamannya di Jakarta, Senin (2/2).


Berkaca dari pengalamannya menyelenggarakan konvensi pada 2004, hasilnya sangat signifikan bagi perolehan suara Golkar di Pemilu 2004. Meski sempat turun peringkat, kalah dari PDIP, dan menjadi nomor dua pada pemilu sebelumnya (1999), Golkar bangkit menunjukkan dominasinya sebagai nomor satu. Pada Pemilu 2004 itu, parpol yang ketika itu dipimpin Akbar Tandjung ini meraih 128 dari 550 kursi di DPR.

"Secara langsung atau tidak, dengan konvensi sosialisasi partai menjadi bergairah, dan memenuhi sasaran," kata peraih gelar doktor bidang ilmu politik di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2008 ini.

Karena itu, Akbar menyayangkan pimpinan Golkar menghilangkan mekanisme konvensi untuk rekruitmen calon pemimpin bangsa periode 2009-2014. Bagi dia, konvensi merupakan terobosan politik, yang secara demokratis, dan transparan melahirkan capres dan cawapres Golkar.

Akbar tidak melihat adanya perpecahan, seperti alasan para petinggi Golkar, dari pelaksanaan konvensi yang dipraktekkannya saat menjadi Ketua Umum Golkar (1999-2004). Bekas Mensesneg ini justeru melihat pemimpin Golkar sekarang lebih mementingkan kepentingan pribadi, bukan meletakkan kepentingan Golkar di atas segala-galanya.

Kalau kemudian Rapat konsolidasi Nasional Partai Golkar, akhir Februari ini, akan mengerucutkan nama-nama tokoh populer yang muncul sebagai Calon Presiden (Capres), Akbar terkesan kurang yakin. Pasalnya, forum tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, sebagai pengambilan keputusan penting semisal penentuan capres itu.


Bisa kader lain

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Firman Subagyo, mengemukakan Golkar akan mengerucutkan nama capres dalam rapat konsolidasi nasional itu. Ia bahkan mengatakan, rapat tersebut kemungkinan memunculkan capres dari partai lain, dan kader partai Golkar menjadi wakil presiden.


Seperti diketahui, untuk menjaring capres, Golkar kini meniadakan sistem survei, yang dianggap gagal. Meskipun demikian, konvensi yang dilakukan Partai Golkar pada Pemilu 2004 dianggap telah meningkatkan citra partai, tetapi nama yang diusung dalam konvensi tidak populer di masyarakat.


Sistem yang dikembangkan di era kepemimpinan Akbar Tandjung itu, juga dinilai memecahbelah partai, sehingga membahayakan, dan diputuskan untu tidak dipakai lagi. Sebagai gantinya, dipilih sistem survei, dan sistem skoring, yang melibatkan lembaga kredibel.


"Yang penting, parta Golkar tetap memenangkan Pemilu 2009," katanya. di sela Raker Badan Pengendali Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar di Kantor DPD Partai Golkar Surakarta, Minggu,


Berdasarkan hasil survei, setidaknya ada tujuh tokoh populer yang dianggap layak untuk capres. Mereka, Jusuf Kalla, Susilo Bambang Yudhoyono, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Surya Paloh, Ryamizard Ryacudu, Aburizal Bakrie, dan Agung Laksono.


"Partai Golkar akan membentuk tim untuk memutuskan siapa yang akan munculdan dicalonkan sebagai Capres dari Partai Golkar setelah tujuh nama itu dikerucutkan pada Februari mendatang," katanya.


Firman Subagyo, yang juga Ketua Harian II Bappilu DPP Partai Golkar mengatakan, nama yang muncul bisa jadi bukan dari Partai Golkar, atau bisa dari partai lain. Malah, kata dia, bisa juga keputusan yang akan diambil kelak, tokoh dari Golkar sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Capres dari partai lain.


Tentang banyaknya tokoh Partai Golkar yang dicalonkan dari partai lain, kata Firman, hal itu tidak menjadi masalah. Menurut dia, hal tu justeru enunjukkan bahwa tokoh dari Partai Golkar masih diperhitungkan oleh partai lain.


Yang jelas, jika nanti partai telah menetapkan Capres dan Cawapres, akan ada sanksi bagi tokoh Golkar yang maju dari partai lain. Namun, hingga saat ini, sanksi dan aturan untuk hal itu masih dibahas dan belum ada ketentuan yang berlaku.


Sanksinya, bisa saja diberhentikan dari jabatan struktural partai atau dari keanggotaan partai. Namun, hingga saat ini masih dalam konsolidasi untuk memutuskan aturan dan sanksinya.


Sekedar mengingatkan, Jusuf Kalla pada periode lalu, maju sebagai cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono, bukan dari Partai Golkar. Pada pilpres 2005 itu, Golkar secara resmi mencalonkan Wiranto dan Solahuddin Wahid, sebagai capres dan cawapres Golkar.