Pemberdayaan Masyarakat Miskin untuk Entaskan Kemiskinan

Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Ir. H.M. Lukman Eddy Msi mengatakan, alternatif solusi yang sangat memungkinkan membangun daerah tertinggal yaitu memberdayakan masyarakat miskin, tidak saja di perkotaan tetapi juga di pedesaan.

“Melakukan pembangunan yang merata di kawasan perbatasan merupakan prioritas pertama dalam mensejahterahkan masyarakat," kata Lukman Eddy di Jakarta, Jum’at (4/4).

Diakuinya, kawasan perbatasan terbilang cukup rentan kehidupannya, jangan sampai mata uang Ringgit lebih dikenal dibanding dengan Rupiah. Untuk itu, pihaknya berjanji akan memfasilitasi kesejahteraan masyarakat di sepanjang perbatasan.

Pembangunan pada sektor perkebunan, seperti karet dan sawit unggulan, merupakan prioritas utama dan tepat untuk kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan, ujarnya.

Program pembangunan sektor ekonomi ini diharapkannya dapat menjawab fundamental ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan, dimana pada tahun ini ditargetkan pembangunannya harus segera diselesaikan pada 26 sektor di wilayah perbatasan.

Pembangunan daerah tertinggal yang diprioritaskan, diantaranya dengan melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal, mengembangkan ekonomi lokal, penguatan kapasitas kelembagaan, pengurangan keterisolasian daerah dan penanganan karakteristik khusus.

Berdasarkan data yang dimiliki Kemenneg PDT per akhir tahun 2006, total jumlah penduduk yang ada kabupaten-kabupaten di daerah perbatasan adalah 4,4 juta jiwa, atau rata-rata per kabupaten perbatasan sekitar 174.018 jiwa. Dengan persebaran penduduk rata-rata adalah 51 jiwa per 1 kilometer persegi.

Hal ini, menjukkan bahwa jumlah penduduk di daerah perbatasan relatif kecil, atau kurang sebanding dengan luas wilayahnya. Dan, secara lebih jauh, kondisi masyarakatnya adalah masyarakat miskin.

Untuk itu, porsi alokasi anggaran tahun 2008 yang diperlukan, yakni, pengembangan ekonomi lokal sebesar Rp909.452.000.000,-, pemberdayaan masyarakat sebesar Rp72.840.673.000.000,-, penguatan kapasitas kelembagaan sebesar Rp402.841.000.000,-, pengurangan keterisolasian daerah sebesar Rp 22.590.154.000.000,-, dan penanganan karakteristik daerah khusus sebesar Rp 1.817.453.000.000.

Kebutuhan alokasi anggaran tersebut, tentunya tidak mampu sepenuhnya dipenuhi oleh KPDT sendiri, akibat keterbatasan kapasitas fiskal dan keuangan negara.

“Untuk itu, diperlukan sinergi pembangunan dengan departemen tekhnis (sektoral) dan pihak swasta dan tentunya masyarakat sendiri," katanya.