Saatnya Semua Lembaga Negara Terbuka Pada Publik

Permasalahan strategis yang paling krusial pada bangsa dan negara ini ada pada sistem administrasi atau manajemen pemerintahan. Seluruh lembaga negara diminta terbuka kepada publik untuk memperbaiki hal itu.

Hal tersebut diungkapkan dalam pertemuan antara Ketua Mahkamah Kontitusi (MK) Jimly Asshiddiqie, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufik Effendi, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan sejumlah tokoh dari lembaga akademi ilmu pengetahuan Indonesia.

"Masalah paling krusial yang dibicarakan adalah manajemen pemerintah dan pentingnya reformasi biriokrasi menjadi entry point utuk mengembangkan suatu kebjiakan yang bersfiat solutif untuk mengatasi masalah bangsa sekarang," kata Ketua Mahkamah Kontitusi (MK) Jimly Asshiddiqie kepada wartawan di Gedung MK Jakarta Senin (31/3).

Menurut dia, semua lembaga negara harus mau terbuka dan saling mempelajari mana yang baik yang bisa dijadikan contoh kepada lembaga lainnya. Dan jangan terjebak pada pesimisme, kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan yang padahal masih banyak optimisme yang dapat di bangun.

"Banyak optimisme, banyak yang dapat kita jadikan contoh dan berikan kepada bangsa. Jangan kita terjebak pada pesimisme terus, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran," kata Jimly.

Jimly mengatakan, masih ada daerah - daerah yang dapat di jadikan contoh misalnya pada pemerintah daerah Kota Sragen, Wonogiri, Karanganyar dan Solok.

Di tempat yang disebutkan di atas, katanya, dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) hanya memerlukan waktu 10 h menit saja tanpa melalui calo dan tanpa dipungut biaya.

"Membuat KTP di sana tidak pakai biaya dan hanya 10 menit saja," kata Jimly seraya menunjukkan KTP atas namanya yang telah dibuat di kabupaten Sragen Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

Dalam suatu pertemuan, katanya, ada yang melontarkan agar MK dijadikan model untuk moderenisasi birokrasi, modernisasi peradilan dan lembaga hukum lainya serta lembaga-lembaga negara.

"Semua harus terbuka, bukan hanya MA tetapi, kejaksan, advokat, kepolisian, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain," katanya.

Sependapat dengan Jimly, anggota Watimpres Adnan Buyung Nasution mengatakan, semuanya harus terbuka karena berkaitan dengan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Ia mencontohkan MK adalah salah satu lembaga yang berhasil dalam sistem peradilan. "Bayangkan selesai putusan hanya beberapa jam saja masyarakat pencari keadilan sudah dapat langsung mengetahui, itu MK. Kenapa MA, pegadilan tinggi, pengadilan negeri tidak bisa."

"Itu contoh yang baik," katanya.