PARPOL BARU TARGETNYA HANYA PEMILU?

Yogyakarta, 12/9 (ANTARA) - Partai politik (parpol) baru yang terus bermunculan tampaknya hanya memiliki target utama yaitu ikut pemilihan umum (pemilu).

Kemunculan parpol-parpol baru memang sah-sah saja, namun pemerintah harus serius mengawal persyaratan bagi parpol yang akan ikut pemilu.

Seperti dikatakan pengamat sosial politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Prof DR Sunyoto Usman, pemerintah harus selektif dan melakukan verifikasi, sehingga parpol yang tidak memiliki visi yang jelas, tidak bisa ikut `bertarung` dalam pemilu.

"Syarat harus jelas dan dipantau, karena selama ini banyak parpol yang sebenarnya tidak memiliki visi dan misi, memanfaatkan situasi untuk kepentingan sesaat," katanya.

Pemerintah harus lebih selektif dan mensyaratkan kriteria yang jelas dan tegas untuk menentukan parpol yang berhak ikut pemilu.

"Pemerintah harus membuat aturan serta mekanisme seleksi yang ketat terhadap peserta pemilu, sehingga tidak semua parpol bisa ikut `pesta demokrasi` tersebut," katanya.

Menurut dia, dalam pendirian parpol harus ada ideologi yang diperjuangkan, tokohnya harus berkemampuan menggerakkan massa dan simpatisan, di samping memiliki basis massa dan dana yang besar.

"Tanpa memiliki itu semua, maka bisa dikatakan hanya coba-coba. Karena itu, perlu dipertanyakan maksud serta tujuan mendirikan parpol untuk apa," katanya.

Kata Sunyoto, pemerintah boleh saja mengizinkan pendirian parpol baru, tetapi harus selektif terhadap parpol yang ingin ikut pemilu.

Selain itu, harus diantisipasi jangan sampai ada pengurus parpol yang hanya memanfaatkan situasi untuk memperoleh dana bantuan pemilu.

Ia mengatakan persyaratan keikutsertaan parpol dalam pemilu memang sudah ada. "Namun, apakah persyaratan tersebut telah diterapkan dengan benar atau tidak, tampaknya serba tidak jelas, karena selama ini tidak ada pengawasan maupun kontrol yang jelas," katanya.

Pendapat lain mengatakan munculnya sejumlah parpol baru menjelang pemilu perlu disikapi dengan hati-hati oleh masyarakat yang ingin masuk menjadi kader atau sekedar mendukung parpol tersebut.

"Sebab, sering muncul indikasi tujuan mendirikan parpol baru yang masih kecil, hanya untuk `dijual` kepada parpol besar," kata Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Agung Budiono.

Ia mengatakan parpol-parpol baru seringkali mengklaim bahwa partainya memiliki massa yang banyak. Namun, setelah diseleksi, ternyata suara yang diperolehnya tidak layak untuk dijadikan modal ikut pemilu.

Kegagalan untuk bisa menembus sederet persyaratan mendorong parpol baru mengambil jalan lain, yaitu dengan menawarkan massa di partainya kepada parpol-parpol besar yang berkesempatan ikut pemilu.

Karena itu, menurut dia, masyarakat yang ingin menjadi pendukung parpol baru harus berhati-hati dan mempelajari lebih dalam bagaimana visi serta siapa orang-orang yang menjadi penggerak parpol baru tersebut.

"Masyarakat perlu mengetahui bagaimana `track record` para pendiri dan penggerak parpol baru itu, dan ini penting agar masyarakat tidak terjebak pada visi parpol yang pragmatis," katanya.

Namun demikian, kata Agung, kehadiran parpol baru merupakan hal yang positif sebagai tandingan bagi parpol yang memiliki hegemoni di percaturan politik Indonesia.

Ia menyebutkan jalur kepemimpinan nasional tidak hanya bisa dijalankan melalui parpol, karena ada juga jalur intelektual yang memiliki peran besar dalam perjalanan politik dan demokrasi di Indonesia.

"Jalur intelektual yang ditempuh para akademisi dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) juga berperan besar dalam penegakan demokrasi di Indonesia, sehingga masyarakat tidak harus masuk parpol jika ingin berkecimpung dalam penegakan demokrasi," katanya.

Oportunis

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Gandung Pardiman berpendapat sebagian parpol baru didirikan oleh orang-orang oportunis.

"Mereka terobsesi ingin menjadi pimpinan partai. Kalau ingin memimpin partai besar yang sudah ada, seleksi dan mekanismenya ketat. Karena itu, mereka mendirikan parpol baru agar bisa memimpin parpol tersebut," katanya.

Gandung yang juga Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini mengatakan munculnya parpol baru tidak merisaukan parpol besar yang sudah eksis, karena rakyat bisa menilai partai-partai yang bermunculan itu.

"Apalagi parpol baru tidak akan mampu mendukung harapan masyarakat, karena parpol tersebut belum pernah memberi kontribusi terhadap apa yang menjadi keinginan rakyat," katanya.

Menurut dia, kehadiran parpol baru tidak menjadi masalah bagi parpol lama. "Mereka bukan merupakan ancaman, karena pada akhirnya seleksi alam yang akan menentukan keberadaannya," katanya.

Parpol baru, kata dia, tidak akan menjadi ancaman karena tidak memiliki tata nilai serta tata keyakinan yang kuat terhadap kebenaran visi dan misi yang mereka usung.

"Berbeda dengan partai besar seperti Golkar, PDIP, PAN dan PKB yang sudah punya tata nilai dan tata keyakinan, visi dan misinya jelas," katanya.

Mengenai kemungkinan kemunculan parpol baru hanya mengharapkan dana bantuan menjelang pemilu, ia mengatakan tidak ada kaitan dengan bantuan dana.

"Aturan yang ada menyebutkan partai yang memperoleh bantuan adalah apabila memiliki kursi di DPR atau DPRD. Parpol baru tidak memiliki kursi di dewan, sehingga tidak berhak memperoleh bantuan," katanya.

Kata Gandung, memang berbeda dengan aturan yang dulu bahwa setiap partai akan memperoleh bantuan dana menjelang pemilu. "Sekarang tidak lagi," katanya.

Meski demikian, menurut dia, kehadiran parpol baru sedikit banyak berpengaruh terhadap perolehan suara parpol besar, tetapi tidak signifikan.

"Parpol baru memang memungkinkan menggerogoti suara konstituen parpol besar, namun jumlahnya tidak terlalu banyak," katanya.

Ia mengimbau parpol baru, apabila nanti tidak disukai rakyat atau tidak dipilih rakyat, jangan kemudian menjadi tirani minoritas yang akan mengacaukan proses pemilu.

Tak merisaukan

Ketua DPRD DIY Akhmad Djuwarto mengatakan lahirnya sejumlah parpol baru tidak merisaukan parpol besar, dan kemunculan parpol baru di alam demokrasi merupakan hal yang wajar, apalagi menjelang pemilu.

"Silakan mendirikan partai, dan seleksi alam yang nanti menentukan apakah parpol baru itu mampu terus bertahan atau tidak," kata Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DIY ini.

Ia mengatakan kehadiran parpol baru justru menjadi tolok ukur bagi parpol besar, apakah nanti parpol besar masih dipercaya oleh rakyat atau tidak pada pemilu mendatang, akan kelihatan.

Menurut dia, kemunculan parpol baru juga tidak berpengaruh banyak terhadap konstituen parpol besar, karena parpol besar selama ini telah memiliki konstituen tetap, dan mereka memiliki ikatan moral yang kuat dengan parpol besar yang ada selama ini.

"Mereka akan sulit dipengaruhi untuk pindah ke parpol lain termasuk parpol baru, dan kalaupun ada yang pindah, jumlahnya sedikit atau tidak signifikan," katanya.

Djuwarto mengatakan parpol baru dalam mencari anggota atau pendukung biasanya sasarannya pemilih pemula. "Sebab, pemilih lama biasanya sudah memiliki ikatan moral dengan parpol lama," katanya.

Meski demikian, menurut dia, pemilih pemula yang mungkin bergabung dengan parpol baru jumlahnya tidak banyak, karena di antara pemilih pemula dalam menentukan pilihannya tentu ada yang mempertimbangkan pengalaman partai lama.

"Artinya, parpol lama dengan pengalamannya tentu sudah teruji, sedangkan parpol baru yang belum punya pengalaman masih diragukan ketangguhannya," katanya.

Namun, terlepas dari penilaian seperti itu, menurut dia kehadiran parpol baru akan menambah semarak `kehidupan` demokrasi di tanah air.

Ditanggapi dingin

Kemunculan sejumlah parpol baru ditanggapi dengan dingin oleh kalangan masyarakat kecil di Kota Yogyakarta, karena mereka menganggap keberadaan parpol belum memberi banyak pengaruh positif pada kesejahteraan mereka.

"Munculnya parpol baru bagi kami sah-sah saja, namun yang terpenting adalah aksi nyata mereka dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil," kata Presidium Kawasan Malioboro (PKM) Yogyakarta Sujarwo.

Menurut pria yang `dituakan` di kalangan pedagang kaki lima (PKL) dan juru parkir kawasan jalan Malioboro ini, aksi nyata parpol yang terjun langsung ke masyarakat kecil selama ini tidak begitu tampak, bahkan nyaris tidak ada.

"Aksi nyata nyaris tidak ada. Bahkan kami yang mendampingi PKL dan juru parkir banyak menerima keluhan, karena di antara parpol baru belum ada yang menawarkan kerja nyata guna meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil," katanya.

Ia mengatakan sangat diharapkan parpol dapat membantu masyarakat kecil, baik dengan meningkatkan pengetahuan maupun lebih memberdayakannya, sehingga mampu mengangkat kesejahteraan mereka.

"Harapannya memang semakin banyak parpol akan semakin dapat memberdayakan masyarakat kecil, sehingga kesejahteraan meningkat. Namun, sampai sekarang belum ada parpol yang secara langsung turun dan mendampingi kami," katanya.

Menurut dia, sebenarnya masyarakat tidak begitu tahu dengan keberadaan parpol baru, dan mereka juga tidak paham dengan program-programnya.

"Memang banyak parpol baru, tetapi sosialisasinya terbatas, sehingga banyak masyakarakat kecil bingung, bahkan apa singkatan partai, banyak yang tidak tahu," katanya.